fungsi ukpbj. Kurang lebih contohnya adalah seperti ini : Kop Surat/Logo Perusahaan. fungsi ukpbj

Pada tahapan ini, Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan pada UKPBJ berperan dalam melakukan proses Persiapan Pemilihan dan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang meliputi : (pasal 13) Menetapkan metode pemilihan Penyedia; Menetapkan metode. 6314/D. UKPBJ mewujudkan Pengadaan Barang & Jasa yang Transparan Efektif dan Efisien. Unit Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (UPPBJ) yang telah ditetapkan pada Tahun 2020 dinonaktifkan untuk pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2021. KPA memiliki tugas dan kewenangan yaitu: a. (3) UKPBJ pemerintah daerah provinsi dan. (3) Dalam hal jumlah Pengelola Pengadaan Barang/Jasa masih belum memadai, Kepala UKPBJ mengutamakan penugasan kepada pegawai UKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku. Bacalah versi online 3 tersebut. (2) UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang/Jasa. BAB V TATA KERJA Bagian Kesatu Tata Kerja UKPBJ Pasal 14 Dalam melaksanakan tugas dan fungsi UKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, UKPBJ dapat berkoordinasi dengan pihak lain,. Tentang Kami. oleh kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing. fungsi UKPBJ pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Reviu terhadap. c. Penyusunan Peraturan Kepala terkait SOTK yang mengatur fungsi pemilihan penyedia 2. 15. PERMENPAN NO 1 TH 2020 - PEDOMAN ANALIS JABATAN DAN ANALIS BEBAS KERJA. Pengelolaan kelembagaan UKPBJ, a. (2) Perangkat organisasi UKPBJ terdiri atas: a. Berita terkini tentang UKPBJ. Download semua halaman 1-41. membant u ketua dalam perumusan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan pengadaaan barang dan jasa di Kabupaten Bantul. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa. penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik. 1] Predikat SAKIP Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa minimal BB A [IKK 2. Terbaru: Permendagri 112 Tahun 2018 Tentang Pembentukan UKPBJ. KEMENTERIAN. Pegawai UKPBJ terdiri atas: a. FUNGSI BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA. KEDUA : UKPBJ dan UPTPBJ sebagaimana dimaksud dalam. 11. Angka kredit maksimal tiap tahun: 18,75. Selain memfasilitasi UKPBJ dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik, LPSE juga melayani pendaftaran Pelaku Usaha baru yang berdomisili di wilayah kerja LPSE yang bersangkutan. Fungsi UKPBJ (Perpres 16 tahun 2018 pasal 75 angka (2) Biro BMN dan Pengadaan Sebagai UKPBJ Kementerian Keuangan Perencanaan Pengembangan Strategi dan Kinerja Pemilihan dan Asistensi Pengadaan Utilisasi dan Optimisasi BMN Otomasi Proses Bisnis dan Manajemen Informasi Pemindahtanganan dan Penghapusan Penatausahaan BMN. UKPBJ Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa adalah unit kerja yang memiliki karakter strategis, kolaboratif, berorientasi pada kinerja, proaktif, dan mampu melakukan perbaikan berkelanjutan sehingga merupakan pendorong dalam penciptaan nilai tambah dan manfaat dalam. Pembiayaan UKPBJ mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Kerja. pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa; dan d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang unit Kerja. UKPBJ agar sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan; dan 2. (2) UKPBJ berbentuk struktural dengan nomenklatur berdasarkan kebutuhan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. melaksan akan tugas -tugas ketua apabila berhalangan; dan 2. pengelolaan pengadaan barang/jasa; b. Dengan fungsi tersebut, pengalaman saya sebagai Kepala Sub-Bagian yang melaksanakan fungsi UKPBJ tsb melakukan pelatihan-pelatihan secara rutin, tahun lalu ada 7 kegiatan yang dilaksanakan. Esensi , yaitu UKPBJ yang memfokuskan pada fungsi dasar UKPBJ dalam proses pemilihan, memiliki pola kerja tersegmentasi dan belum terbentuk kolaborasi. (2) Kepa1a UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas dan kewenangan : a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan KeputusanApa Saja Yang Harus Ada di Dokumen Penawaran? Posted at, 12 April 2017 - 09:46:12 WIB, Dilihat 14817 kaliziegoes. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut UKPBJ adalah unit kerja yang dibentuk untuk menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/jasa di lingkungan. pengelolaan pengadaan barang/jasa; b. FUNGSI BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA. (2) UKPBJ berbentuk struktural dengan nomenklatur berdasarkan kebutuhan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Modul 2 Pengantar PBJP was published by a. Batasan ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi. KEMENTERIAN. Esensi, yaitu UKPBJ yang memfokuskan pada fungsi dasar UKPBJ dalam proses pemilihan, memiliki pola kerja tersegmentasi dan belum (2)Dalam rangka pelaksanaan tugas UKPBJsebagaimana dimaksud pada ayat (1), UKPBJ memiliki fungsi: a. (2) UKPBJ berbentuk struktural dengan nomenklatur berdasarkan kebutuhan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (11) UKPBJ menjalin hubungan kerja dengan unit keija yang terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ; (12) Kepala UKPBJ berkoordinasi langsung dengan PA/KPA/PPK dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ. pengelolaan pengadaan barang/jasa; b. pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah. Mengordinasikan secara langsung pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ kepada PA/KPA/PPK; e. Bagian Umum dan Layanan Pengadaan adalah unit kerja di Badan Informasi Geospasial yang mengemban fungsi UKPBJ di Badan. Pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan, Kepala UKPBJ menugaskan paling kurang 1 (satu) Pengelola PBJ danUKPBJ yang akan menjadi agen pengadaan yaitu: 10 a. Unit Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (UPPBJ) yang telah ditetapkan pada Tahun 2020 dinonaktifkan untuk pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2021. Kematangan Organisasi UKPBJ DIY. MGLK ONSS JR LGKEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 2 (1) UKPBJ berkedudukan pada Biro Umum, Sekretariat Jenderal. Variabel :. Memuat fungsi UKPBJ sesuai dengan Perpres 12 Tahun 2021. Berikut adalah stuktur organisasi dari UKPBJ. Sementara itu, Kepala Biro Umum (Karo Umum), Setkab, Faisal Amir Masduki menyambut baik kunjungan UKPBJ Kemlu yang dinilainya sebagai langkah. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa. (2) UKPBJ berkedudukan di Bagian PengadaanBarang dan Jasa pada Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian. Inisiasi, yaitu UKPBJ yang pasif dalam merespon setiap permintaan dengan bentuk yang masih ad-hoc dan belum merefleksikan keutuhan perluasan fungsi dalam organisasi pengadaan barang/jasa (UKPBJ). Pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh UKPBJ; Menyediakan pelayanan pelatihan sistem pengadaan secara elektronik; Pelayanan informasi pengadaan barang/ jasa pemerintah kepada masyarakat luas; dan; Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan pipinan sesuai dengan bidang tugasnya. Fungsi. BJ. Batasan ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi. Kepulauan Riau di UKPBJ Kab. Pejabat Pengadaan adalah pejabat fungsionai/persone! yang. Memelihara kepatuhan personel UKPBJ kepada Kode Etik Personal UKPBJ d. Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) adalah Nilai penghargaan yang diberikan kepada perusahaan industri yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia. Variabel : Perencanaan SDM Pengadaan, Pengembangan SDM Pengadaan Domain : Sistem Informasi. Wakil Ketua 1. Inisiasi, yaitu UKPBJ yang pasif dalam merespon setiap permintaan dengan bentuk yang masih ad-hoc dan belum merefleksikan keutuhan perluasan fungsi dalam organisasi pengadaan barang/jasa (UKPBJ). 6. 8. pengelolaan kelembagaan UKPBJ, antara lain namun tidak terbatas pada pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan. Rabu dan Kamis, 12-13 Januari 2022 dilaksanakan sosialisasi entri RUP tahun anggaran 2022 dengan peserta seluruh OPD di Kabupaten Gunung Mas. Untuk Pemerintah Daerah, biasanya untuk Tingkat Kabupaten/Kota, UKPBJ umumnya berbentuk Bagian pada Sekretariat Daerah, bentuk lain UKPBJ adalah : Dasar pembentukan Bagian Pengadaan Barang/Jasa diatur dalam. (2) Bupati/Wali Kota membentuk UKPBJ Daerah[IKK 1. Berikut tugas pokok dan fungsi UKPBJ. KEBIJAKAN AKSELERASI PENCAPAIAN TINGKAT KEMATANGAN UKPBJ Instrumen Pendukung SE Deputi PPSDM No. Mamuju, Kamis, (28/08)Bertempat di Ruang Seno Aji Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat ,dilaksanakan Kegiatan Penguatan dan. 3. Bacalah versi online bab1 tersebut. Ruang lingkup tugas dan fungsi UKPBJ diatur dalam Peraturan Menteri/Lembaga mengenai organisasi dan tata kerja masing -masing Kementerian/Lembaga. PERATURAN WALIKOTA INI MENGATUR TENTANG KODE ETIK PENGELOLA UNIT KERJA PENGADAANBARANG/JASA, DENGAN ISI SEBAGAI BERIKUT : Peraturan Walikota tentang Kode Etik ini bertujuan sebagai pedoman profesionalitas individu Pengelola UKPBJ yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsi. LAKIP; Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Indikator Kinerja Utama (IKU) Jurnal Legislasi IndonesiaDi dalam membuat kontrak/perjanjian tentunya masing-masing pihak harus menjaga komitmennya. Persyaratan kompetensi SDM PBJ sebagai berikut: Pasal 88 UKPBJ mempunyai fungsi: pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa, pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis; danpelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah. UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk struktural dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 300. UKPBJ dibentuk oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah yang berbentuk struktural dengan nomenklatur berdasarkan kebutuhan dan sesuai ketentuan peraturan perundang. pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa; b. No. c. Susunan Organisasi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari : 1. ada 597 Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang terbentuk di seluruh K/L/PD dimana 415 UKPBJ diantaranya telah terbentuk secara struktural sementara sisanya 182 UKPBJ masih bersifat ad-hoc. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa mempunyai fungsi: a. 1. Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan UKPBJ dan mensosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan UKPBJ; c. Inisiasi, yaitu UKPBJ yang pasif dalam merespon 75 (tujuh puluh lima) maka tugas dan fungsi UKPBJ dilaksanakan dalam unit organisasi yang paling tinggi dipimpin oleh jabatan administrator; dan c. (2) UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang/Jasa. 16/2018 tentang PBJP unit kerja tersebut telah terbentuk secara struktural. Merupakan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa atau Aparatur Sipil Negeri/TNI/Polri/personel/ lainnya yang memiliki Sertifikat Kompetensi. Pokja Pemilihan (Kelompok Kerja Pemilihan) Pokja Pemilihan merupakan sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk. Jakarta, 2 Februari 2021. 16. Pembinaan SDM PBJ. Download Modul. pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan, Kepala UKPBJ menugaskan paling kurang 1 (satu) Pengelola PBJ dan kekurangannya dipenuhi dengan. c. Activity Gallery. • Kepala UKPBJ membentuk/membubarkan Pokja Pemilihan dan. disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Badan Pengawas 2020, No. Organisasi. Berikut adalah stuktur organisasi dari UKPBJ. 18 No. berdiri. Gambar 2-3 Hubungan antara Prinsip, Kerangka Kerja dan Proses Manajemen Risiko (Sumber: ISO 31000:2009 Risk Management–Guidelines and Principles). Terbitnya SOP pengelolaan kinerja UKPBJ 2. (2) UKPBJ Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian. KELEMBAGAAN PBJ →5 FUNGSI UKPBJ 2. (2) UKPBJ Provinsi NTB sebagaimana dimaksud. Fungsi Dalam rangka pelaksanaan tugas, UKPBJ mempunyai fungsi: pengelolaan pengadaan barang/jasa; pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik; pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa; dan; pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi. Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja, dan Eselon Jabatan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tipe A dan Staf Ahli (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun. Barang/Jasa (UKPBJ). Sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengamanatkan dibentuknya Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang melaksanakan fungsi pengordinasian. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik; c. . Kata. Surat Rekomendasi Kampus Merdeka 7. Menjawab sanggah banding peserta tender pekerjaan konstruksi; c. Fungsi 3 dan 4 dapat digabungkan menjadi fungsi pembinaan dan advokasi Pengadaan. berjalan. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 2 (1) UKPBJ berkedudukan pada Biro Umum, Sekretariat Jenderal. Profile. Layanan UKPBJ Kota Batam. Dadang Alamsyah 4. Perpres No. memiliki Sumber Daya Manusia dengan kompetensi pengadaan barang/jasa. Pejabat di lingkungan UKPBJ adalah Kepala UKPBJ, Kepala Unit Pengadaan Barang/Jasa, Kepala Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik, dan KepalaPejabat Pembuat Komitmen atau yang biasa disingkat PPK dalam dunia pengadaan barang dan jasa adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk pengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah (Pasal 1 angka 10 Perpres No. Jl. Penyedia adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Pekerjaan Konstruksi. Sultra telah mencapai tingkat kematangan level 3 yaitu PROAKTIF. 1 KB) 422. 2] Jumlah unit kerja yang mengimplementasikan sistem naskah dinas elektronik 206 2 [SK 2] Meningkatnya tata kelola Biro Umum dan PBJ [IKK 2. UKPBJ menyelenggarakan fungsi: a. Unit. BAB III TINGKATAN, DOMAIN DAN VARIABEL Pasal 3 (1) Kapabilitas UKPBJ digambarkan melalui 5 (lima) tingkatan kematangan sebagai berikut: a. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik; c. Tingkat kematangan UKPBJ menunjukkan kemampuan UKPBJ dalam melaksanakan fungsi UKPBJ secara keseluruhan yang termuat dalam sistem informasi kelembagaan pengadaan barang/jasa yang diselenggarakan. pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa, melekat bagian dari tugas UKPBJ Kementerian PUPR. UKPBJ berkedudukan di Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota. Share on Facebook. STANDAR KOMPETENSI LEVEL-1 SUMBER DAYA PENGELOLA FUNGSI PENGADAAN BARANG/JASA; Mari Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Kita; E-MARKETPLACE DAN E-PURCHASING DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH; POKOK-POKOK PERUBAHAN PENGADAAN. Berita. Selengkapnya. UKPBJ memiliki tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa pada K/L/PD. me/paralegalid, Twitter. Badan Siber dan Sandi Negara untuk fungsi enkripsi/dekripsi dokumen; 2. bahwa agar fungsi UKPBJ lebih berdaya guna dan be rhasil guna, perlu dibentuk Tim Pengarah dan Tim Pengadaan Barang/Jasa; c. Tugas Fungsional Pengelola PBJ diharapkan dapat ikut berperan membantu PA/KPA dalam proses perencanaan pengadaan, membantu PPK dalam manajemen kontrak, dan juga dapat terlibat aktif dalam riset. (3) UKPBJ pemerintah daerah provinsi dan pemerintah Nomenklatur UKPBJ disusun berdasarkan kebutuhan organisasi Kementerian/ Lembaga dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan. pa menerbitkan 3 pada 2019-04-05. penyelenggaraan sistem dan jaringan informasiUKPBJ menyelenggarakan fungsi: a. Selanjutnya Pokja Pemilihan melakukan persiapan pemilihan Penyedia yang meliputi: 1. 000: Pemantapan SOP Pengelolaan Penyedia dengan lebih melibatkan OPD (PPK) dan tersedianya program pembinaan kepada penyedia: Proses: Manajemen Kinerja: 1. Pasal 28: Penyesuaian ULP dan LPSE menjadi UKPBJ yang melaksanakan seluruh fungsi UKPBJ, dilaksanakan paling lambat pada 31 Desember 2023. Struktur Organisasi. d. Undang-UndangNomor8Tahun1956tentangPembentukan DaerahOtonomKotaKecildalamLingkunganDaerah PropinsiSumateraTengah(LembaranNegaraRepublik. 9 Pelaku Usaha berbentuk Badan Usaha untuk dapat menjadi Agen Pengadaan harus memenuhi. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 3 (1) UKPBJ Kementerian berkedudukan pada Biro Umum, Sekretariat Jenderal. 12. Pasal 3 UKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam pengadaan barang/jasa memiliki tugas melaksanakan: a. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat. 1 Pengorganisasian: Organisasi UKPBJ untuk pemenuhan kebutuhan pelanggan: 3: 3: Unduh Bukti Dukung: 2. 12. Tugas dan Fungsi UKPBJ Pasal 3 (1) UKPBJ memiliki tugas menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang/Jasa pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah. 75 (tujuh puluh lima) maka tugas dan fungsi UKPBJ dilaksanakan dalam unit organisasi yang paling tinggi dipimpin oleh jabatan administrator; dan c. (1) UKPBJ pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang/Jasa pada pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Surat Rekomendasi Kerja 10. (3) UKPBJ pemerintah daerah provinsi dan. LKPP Dorong 5 Fungsi UKPBJ Agar Menjadi Pusat Keunggulan 0 LKPP Gelar Sosialisasi Bersama Peraturan Pelaksanaan Skema KPBU IKN Kepada Pelaku Usaha Potensial 0 Jakarta – Hari lahir Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Juni, merupakan wujud penghormatan rakyat Indonesia kepada para pejuang bangsa. (3. pengelolaan pengadaan barang/jasa; b. pengelolaan pengadaan barang/jasa; b. Rakyat yang selanjutnya disingkat UKPBJ dan Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UPTPBJ. Kepmen PUPR 288/2019 menguraikan secara detail tugas dan kewenangan Tugas dan Fungsi UKPBJ DIY Pasal 4 (1) UKPBJ DIY memiliki tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Daerah. (2) Untuk melaksanakan fungsi pelaksanaan pemilihan penyedia Barang/Jasa dan penyusunan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral, Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing. Memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan UKPBJ dan UPTPBJ; 2. Video UKPBJ Kabupaten Badungorganisasi UKPBJ, dan menyusun strategi perubahan untuk meningkatkan Tingkat Kematangan UKPBJ di Indonesia. tugas dan fungsi Perangkat Daerah. pembinaan terhadap para pelaku PBJP, terutama PPBJ dan personel UPBJ; 2. 75 (tujuh puluh lima) maka tugas dan fungsi UKPBJ dilaksanakan dalam unit organisasi yang paling tinggi dipimpin oleh jabatan administrator; dan c. Keberadaan ULP dan LPSE sebagai dua unit kerja yang berjalan sendiri-sendiri akan sulit menjadi. (2) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan peraturan perundang-undangan, ANRI menyelenggarakan fungsi: a. Rekomendasi pengembangan kapabilitas fungsi pengadaan tercantum dalam dokumen perencanaan K/L/PD 7. Undang-UndangNomor8Tahun1956tentangPembentukan DaerahOtonomKotaKecildalamLingkunganDaerah PropinsiSumateraTengah(LembaranNegaraRepublik.